Fahri : Banyak Pejabat yang Disadap Secara Sepihak Oleh KPK , Lalu Diperas oleh ..

Agen BandarQ Terpercaya - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ubahnya seperti Negara di dalam Negara. Oleh sebab itu, ucapnya, ia mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk waspada. Bahkan, Fahri mengaku sudah menyampaikan hal itu secara langsung kepada Presiden Ramadhan lalu.

"Sekarang saya tegaskan kembali bahaya KPK karena beroperasi Negara dalam Negara,"ujar Fahri.

Pernyataan tersebut Fahri layangkan berknaan dengan makin gencarnya KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Terakhir, Fahri menyoroti keberhasilan KPK atas OTT terhadap Dirjen Perhubungan Laut ( Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono yang diduga menerima suap senilai Rp 20 miliar.

Bisa jadi dugaan suap ke Tonny memang benar adanya dan bisa dibuktikan di pengadilan, kata Fahri. Namun ia mengatakan bahwa persoalannya terletak pada cara penegakkan hukumnya. Pria asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengatakan bahwa hukum bukanlah soal hasil. melainkan tentang cara.

Baca Juga : KAKI PEMUDA INI HABIS DIKERUMUNIN HEWAN LAUT KECIL YANG GANAS. TERNYATA HEWAN ITU ADALAH

"Penegak hukum dengan cara salah tetap salah. Perang pun ada aturan main, apalagi penegak hukum," jelas Fahri dikutip SahabatQQ .

Selain itu, Fahri juga menjelaskan bahwa OTT dan penyadapan yang dilakukan KPK merupakan tindakan ilegal. Dan itu ditetapkan sejak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi pasal 31 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Revisi UU ITE menjadi UU nomor 19 Tahun 2016 juga, lanjut Fahri, memerintahkan penyadapa yang harus menggunakan UU tersendiri. Namun, UU itu sampai saat ini belum ada.

"Dalam ketiadaan UU lalu KPK membuat SOP ( standar operasional prosedur) yang sampai saat ini tidak pernah dipublikasikan," kata Fahri.

Maka dari itu, Fahri menilai bahwa operasi KPK merupakan gerakan klandestin yang membahayakan Negara. Ada kemungkinan operasi klandestin itu dilakoni untuk kepentingan pihak lain guna membinasakan pasar gelap keadilan, menghancurkan nama dan reputasi lembaga Negara.

"Maka saya ingatkan presiden waspada, karena KPK dioperasikan seperti Negara dalam Negara. Ada kemungkinan mulai banyak pejabat yang disadap secara sepihak lalu diperas," pungkas Fahri. Domino99